Perizinan dalam sektor pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang terkait dengan pariwisata beroperasi sesuai dengan standar keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, sektor pariwisata terus berkembang, dengan pemerintah dan instansi terkait memberikan perhatian lebih dalam hal pengaturan izin untuk mendorong investasi sambil tetap menjaga kualitas lingkungan dan budaya lokal. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis perizinan yang berlaku dalam sektor pariwisata di Indonesia:

Sumber :

Jenis-Jenis Perizinan dalam Sektor Pariwisata

Izin Usaha Pariwisata

• Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau individu untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang pariwisata, seperti hotel, restoran, biro perjalanan wisata, atau objek wisata.
• Prosedur:
  • Pengajuan izin kepada Dinas Pariwisata setempat, dengan menyertakan dokumen seperti akta pendirian perusahaan, rencana usaha, dan informasi lainnya sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang akan dijalankan.
  • Untuk hotel atau restoran, izin juga dapat melibatkan aspek standar pelayanan, keselamatan, dan kebersihan yang harus dipatuhi oleh pengelola.

Izin Usaha Hotel dan Restoran

• Izin Usaha Hotel diperlukan untuk pengelola hotel atau akomodasi yang menyelenggarakan layanan penginapan, baik di hotel, villa, atau homestay. Izin serupa juga dibutuhkan untuk restoran yang melayani konsumsi makanan dan minuman kepada wisatawan.
• Prosedur:
  • Pengajuan izin dilakukan di Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan setempat. Selain itu, pengelola hotel harus memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kebakaran, keamanan, dan sanitasi.
  • Hotel dan restoran juga diwajibkan untuk mematuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan kualitas layanan dan fasilitas yang diberikan.

Izin Usaha Travel dan Biro Perjalanan Wisata

• Izin Biro Perjalanan Wisata diperlukan bagi perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan perjalanan wisata, termasuk paket wisata domestik dan internasional.
• Prosedur:
  • Pengajuan izin dilakukan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) atau Dinas Pariwisata daerah setempat.
  • Persyaratan yang harus dipenuhi mencakup bukti profesionalisme, pengalaman di bidang pariwisata, serta adanya izin usaha yang sah.

Izin Pembangunan Objek Wisata

• Pembangunan objek wisata (seperti taman rekreasi, wahana, atau destinasi wisata alam) memerlukan izin yang melibatkan kajian dampak lingkungan, studi kelayakan, serta izin lokasi.
• Prosedur:
  • Pemohon izin harus mengajukan dokumen terkait seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL jika proyek berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Selain itu, izin pembangunan juga perlu memperhatikan aspek konservasi alam dan budaya setempat.
  • Izin pembangunan objek wisata biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dinas pariwisata daerah.

Izin Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pariwisata

• Beberapa destinasi wisata yang menggunakan sumber daya alam atau kawasan konservasi (misalnya taman nasional, pantai, atau gunung) memerlukan izin pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan.
• Prosedur:
  • Pengajuan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk memastikan bahwa aktivitas wisata yang dilakukan tidak merusak ekosistem atau melanggar hukum yang berlaku.

Izin Lingkungan dan Keamanan

• Kegiatan pariwisata yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan atau memerlukan perlindungan khusus, seperti aktivitas wisata petualangan (misalnya rafting, pendakian, selam, dll.) membutuhkan izin yang memastikan keselamatan dan perlindungan lingkungan.
• Prosedur:
  • Izin ini mencakup pengelolaan aspek lingkungan dan keselamatan wisatawan, serta prosedur operasional standar untuk menjamin keamanan.

Izin Ekspor/Impor Barang dan Jasa Terkait Pariwisata

• Untuk usaha pariwisata yang berkaitan dengan barang dan jasa (misalnya peralatan olahraga air, barang souvenir, atau kerajinan khas daerah), izin ekspor atau impor mungkin diperlukan.
• Prosedur:
  • Proses pengajuan izin dilakukan kepada Kementerian Perdagangan atau instansi terkait sesuai dengan jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

Izin untuk Event atau Festival Pariwisata

• Setiap event atau festival pariwisata yang melibatkan keramaian atau penggunaan fasilitas publik (seperti konser, festival budaya, atau pameran) memerlukan izin untuk memastikan kelancaran acara dan aspek keamanan.
• Prosedur:
  • Pengajuan izin dilakukan ke Dinas Pariwisata, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa acara tersebut dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib.

Prosedur Umum Perizinan dalam Sektor Pariwisata

Pengajuan Permohonan Izin

• Perusahaan atau individu yang ingin menjalankan usaha pariwisata mengajukan permohonan izin kepada instansi terkait (Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Kemenparekraf, dll.).
• Pengajuan biasanya dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau secara langsung kepada instansi yang berwenang.

Verifikasi dan Evaluasi

• Instansi yang berwenang akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan, termasuk pemeriksaan kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap standar, dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan.

Penerbitan Izin

• Setelah dokumen disetujui, izin akan diterbitkan. Izin ini dapat berupa izin usaha pariwisata, izin pembangunan objek wisata, izin event, izin pengelolaan sumber daya alam, dan izin lainnya sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan pariwisata yang diajukan.