LOGO dpmptsp
Beranda > Berita > Rakor Transformasi Digital
Berita Utama

Rakor Transformasi Digital

Posting oleh dpmptsplobar - 26 Juni 2024 - Dilihat 33 kali

Rakor Transformasi Digital, Kuta Bali.
LAYANAN DIGITAL HARUS DIBARENGI LITERASI DIGITAL.

Semua akan digital pada waktunya, apalagi dalam urusan pelayanan publik yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan guna memenuhi ekspektasi publik. Buktinya hampir semua sektor dan jenis layanan publik baik perizinan maupun non perizinan saat ini sudah menggunakan aplikasi  baik secara penuh maupun secara hybrid (gabungan digital dan manual) dalam prosesnya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan izinnya.

Namun demikian, pelayanan publik tidak boleh diskriminatif, pemerintah masih tetap hadir memberikan pilihan model pelayanan manual, mengingat tidak semua masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Barat yang melek teknologi informasi ber-flatform digital. Setiap pemohon yang tidak cakap digital harus tetap dapat dilayani secara manual sambil diedukasi melalui layanan khusus yang prima di Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di DPMPTSP.

Saat ini memang pemerintah sedang gencar memperluas cakupan penerapan digitalisasi melalui program SPBE pada semua proses bisnis kepemerintahan dan pelayanan publik, namun upaya dimaksud harus seiring dengan upaya peningkatan literasi digital masyarakat dan birokrasi.

Persoalan ini mengemuka pada Rakor dan Sosialisasi Transformasi Digital Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB di Stone Hotel Kuta Bali (13/06/2024).

Acara yang dibuka oleh Asisten Deputi Yanlik Kementerian PAN RB ini dihadiri oleh unsur pemda dari DPMPTSP, Bagian Ortala dan Diskominfotik se wilayah Bali, Nusra dan Maluku serta unsur kementerian/lembaga terkait, termasuk Kepala DPMPTSP Lombok Barat yang turut memberikan masukan penting dalam acara dimaksud.

Sedangkan narasumber atau pemberi materi yang dihadirkan dalam kegiatan dimaksud berasal dari Kementerian PAN RB (MPP Digital), Kemendagri (Kelembagaan Yanlik), Kemenkes (Regulasi SIP) dan Kemeninfo RI (Infrastruktur IT Yanlik).


Silahkan beri komentar

Email tidak akan di publikasi. Field yang harus diisi ditandai dengan tanda *