LOGO dpmptsp
Beranda > Berita > Dpmptsp Pertimbangkan Cabut Izin Usaha Yang "Tidak Patuh Bpjs"
Layanan Publik

DPMPTSP PERTIMBANGKAN CABUT IZIN USAHA YANG "TIDAK PATUH BPJS"

Posting oleh dpmptsplobar - 26 Juni 2024 - Dilihat 36 kali

DPMPTSP PERTIMBANGKAN CABUT IZIN USAHA YANG "TIDAK PATUH BPJS".

Rakor para pemangku kepentingan terhadap kebijakan JKN yang diinisiasi oleh BPJS NTB di Prime Park Hotel Mataram (11/06/24) menghasilkan salah satu konklusi berupa kemungkinan pemberian sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang tidak atau kurang memiliki kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah di bidang jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS.

Selain sanksi berupa pemerdataan dan pemidanaan, pelaku usaha selaku pemberi kerja akan dipertimbangkan untuk diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Adapun bentuk ketidakpatuhan pelaku usaha yang berpotensi dikenakan sanksi administratif yakni kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan, tidak melaporkan dan tidak melakukan pembayaran iuran JKN pekerja yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha selaku pemberi kerja.

DPMPTSP sebagai institusi terkait yang diberikan kewenangan delegatif menerbitkan perizinan dan pengawasan perizinan, tentu akan mempertimbangkan klausul pemberian sanksi administratif dimaksud karena mengandung niat baik untuk mensukseskan program JKN pemerintah yang sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Namun demikian sebuah niat baik harus dilaksanakan dengan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif dan teknis. Untuk itu diperlukan penguatan regulasi dan review ketatalaksanaan serta reintegrasian sistem yang memungkinkan pengenaan sanksi dimaksud dapat diterapkan secara baik dan benar.

Rakor ini dibuka oleh Pimpinan BPJS sebagai fasilitator acara, pejabat kejaksaan dan OPD teknis terkait se Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Silahkan beri komentar

Email tidak akan di publikasi. Field yang harus diisi ditandai dengan tanda *