EDISI 01/2025

I. Judul:                                                            

Strategi Marketing Mix untuk Memaksimalkan Multiplier Effect dan Value Chain Desa Wisata di Lombok Barat

II.  Latar Belakang

Lombok Barat memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata berbasis desa, dengan kekayaan alam, budaya, kuliner dan kearifan lokal yang otentik. Namun, kontribusi desa wisata terhadap perekonomian lokal belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya strategi pemasaran terpadu yang mampu mendorong multiplier effect dan memperkuat value chain di tingkat desa.

Ditambah lagi adanya problem banyak desa di Lombok Barat hanya sekadar menyandang status desa wisata. Dari 60 desa wisata yang telah ditetapkan, hanya 48 desa yang aktif berdasarkan indikator kelembagaan, program kerja, daya tarik wisata yang dikembangkan dan paket wisata yang terjual. 

Dari 48 desa wisata yang aktif Pokdarwisnya, keadaannya beragam. Ada destinasi wisata yang hidup dan lainnya tenggelam. Aktivitas pariwisata hanya dijalankan oleh Pokdarwis, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, sehingga kehadiran pariwisata hanya dinikmati segelintir orang dan tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Kendala desa wisata ini tidak berjalan maksimal, tiga unsur berbeda pandangan, yaitu Kepala Desa, Bumdes dan Pokdarwis. Tiga unsur ini harus satu arah mengembangkan pariwisata didukung oleh masyarakat. 

Beberapa desa yang secara potensi alam dan budaya sangat potensial, namun Pokdarwisnya tidak aktif seperti Desa Meninting (Pantai Buaya Putih mulai sepi), Desa Senteluk (Tanjung Bias mulai berkurang karena saingan Pantai Loang Baloq), Desa Batulayar Barat (kawasan Pantai Duduk dikelola oleh penyakap)  dan Desa Kediri (banyak pesantren dan ekraf songkok, tapi wisata religi tidak aktif).

Namun, pengembangan desa wisata masih terbuka peluang untuk dikembangkan karena adanya perubahan preferensi wisatawan, kini lebih mengutamakan pengalaman yang personal, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan atau quality tourism.

Wisatawan kini memilih transportasi rendah emisi, destinasi yang tidak padat, serta akomodasi berkelanjutan. Mereka cenderung mencari ketenangan, menjauhi keramaian, dan tertarik dengan destinasi tersembunyi (hidden gem). Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi pariwisata baru: low touch, hygiene, less crowd, dan low mobility. Prinsip ini akan ditemukan pada Desa Wisata.

Oleh karena itu, bagi desa wisata yang masih aktif dan potensinya besar untuk dikembangkan, maka strategi pemasaran terpadu yang mampu mendorong multiplier effect dan memperkuat value chain harus dikembangkan.

III.  Permasalahan Utama

1. Kelembagaan pariwisata/ Pokdarwis hanya sekedar nama, keterlibatan anggota sangat minim. Anggota aktif rata-rata 3-6 orang, sedangkan di surat Keputusan Kepala Desa 15-20 orang. Ditambah lagi Pokdarwis tidak sejalan dengan Kepala Desa dan Bumdes.

2. Kesalahan dalam menentukan segmentation, targeting dan positioning dalam membangun objek wisata. Contoh: Desa Kuripan Induk dan Desa Giri Sasak membangun Kolam Renang, padahal di Kuripan secara umum wilayahnya sering kekurangan air, operasional sumur bor tinggi, sedangkan pengunjung hanya sebatas 1 desa, dan pesaing kolam renang banyak.

3. Minimnya sinergi antara pelaku usaha lokal dalam rantai pasok (value chain).

4. Kurangnya diversifikasi produk wisata yang menghambat efek ganda ekonomi (multiplier effect). Contoh: Desa Mekarsari hanya mengandalkan Taman Bunga dan Kolam Renang dengan 6 orang pedagang, tanpa adanya dukungan IKM dan UMKM.

5. Rendahnya daya tarik desa wisata karena pemasaran yang kurang efektif. Daya Tarik wisata yang ditawarkan tidak unique, tidak authentic dan kurang kreativitas.

6. Akses pasar terbatas karena promosi digital belum optimal.

IV.   Tujuan Kebijakan

1. Meningkatkan daya saing desa wisata melalui strategi pemasaran yang terintegrasi.

2. Mendorong partisipasi pelaku lokal dalam value chain pariwisata.

3. Memaksimalkan multiplier effect agar dampak ekonomi menyebar luas di masyarakat.

    

V.    Analisis Strategi: Pendekatan Marketing Mix (7P)

VI.   Dampak yang Diharapkan

a. Multiplier Effect:

• Peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor pendukung (kuliner, kerajinan, transportasi lokal, homestay).
• Terbentuknya lapangan kerja baru di sektor informal dan UMKM.

b. Penguatan Value Chain:

• Integrasi petani, pengrajin, pemandu wisata, dan pelaku kuliner dalam ekosistem pariwisata.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

VII.  Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah Daerah (Pemda Lombok Barat):

• Fasilitasi pelatihan Marketing Mix bagi pengelola desa wisata dan UMKM lokal.

• Buat kebijakan insentif promosi bagi desa wisata aktif digital (DEWI DEDI, Desa Wisata, Desa Digital)

• Rapat dan Pertemuan, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Pemda/BUMD/BUMN/Perusahaan/Perbankan dipusatkan di Desa Wisata, secara bergantian.

       2. Dinas Pariwisata & Dinas Kominfo:

• Bangun platform digital terintegrasi untuk promosi desa wisata yang sifatnya transaksi, semacam e-commerce , bukan hanya promosi.

• Kembangkan kurikulum pelatihan digital marketing dan pengelolaan paket wisata.

      3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

• Perkuat Kerjasama Antar Desa Wisata Terintegrasi (per 3 desa wisata terdekat), agar saling melengkapi paket wisatanya.

• Perkuat perencanaan dan keuangan desa melalui pemberdayaan BUMDes

• Sinergikan dengan Program Unggulan Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB

       4. Dinas Koperasi dan UKM:

• Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sinergi dengan Bumdes

      5. Dinas Pariwisata, Bapenda, DPMD dan Bagian Hukum Setda:

• Fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Desa yang memungkinkan penarikan retribusi tempat wisata yang dipungut oleh Dinas Pariwisata atau Desa (Contoh hitungan potensi terlampir)

      6.  Bappeda/Bapperida , Dinas Pariwisata dan BPS:

• Menyusun roadmap ulang Pengembangan Wisata, karena paradigma pariwisata sudah berubah, bukan hanya tentang length of stay and high-spending tourist, tetapi low touch, hygiene, less crowd, and low mobility.

• Melakukan kajian kuantifikasi multiplier effect dan value chain dampak pariwisata secara umum, desa wisata atau events budaya. Contoh: Dampak ekonomi event MotoGP dan Senggigi Jazz Festival.

• Melakukan kajian lebih mendalam terkait strategi pemasaran Segmentation, Targetting and Positioning masing-masing objek wisata untuk mendapatkan turis yang berkualitas /quality tourism  (bukan hanya tentang jumlah kunjungan turis yang banyak, tetapi turis yang mencari keunikan, bernilai tinggi, dan pariwisata berkelanjutan).

      7.  Perusahaan dan Perbankan:

• Desa Wisata Binaan

• Menggunakan dana CSR untuk membangun sarana dan prasarana desa, pengembangan kapasitas SDM serta pengembangan ekonomi produktif masyarakat, penguatan manajeman dan pengembangan seni budaya, pelatihan kepemimpinan dan standarisasi homestay , dan pelatihan komunikasi, pemasaran dan leadership.

   

       8.  Kemitraan Strategis/Mitra Pembangunan:

• Jalin kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaku industri pariwisata, dan komunitas digital lokal (influencer/travel blogger).

   

VIII.  Risiko dan Mitigasi Risiko:

a. Isu ketahanan pangan: Pembangunan villa/homestay/objek wisata dapat mengancam ketahan pangan. Hilangnya lahan produktif akibat alih fungsi lahan dan penurunan produktivitas lahan karena degradasi tanah, yang keduanya mengurangi produksi pangan. Mitigasi risiko ini meliputi pengendalian alih fungsi lahan melalui regulasi tata ruang, penerapan praktik pertanian berkelanjutan, diversifikasi tanaman, dan perlindungan lahan sawah yang teridentifikasi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). 

b. Isu lingkungan dan bencana alam: membangun di lereng bukit berisiko tinggi menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, serta merusak lingkungan karena erosi dan hilangnya vegetasi. Disamping itu Adalah penambahan volume sampah akibat banyaknya kunjungan. Mitigasinya meliputi: identifikasi risiko, pengendalian lereng seperti terasering dan drainase, penghijauan dengan tanaman berakar dalam, membangun infrastruktur tahan bencana seperti pondasi kuat, serta edukasi dan peringatan dini kepada masyarakat untuk mengurangi dampak dan meningkatkan kesadaran. Mitigasi pengelolaan sampah: pemilahan sampah mandiri basis rumah tangga dan Kerjasama pengelolaan sampah dengan Dinas LH.

c. Isu hilangnya pendapatan pajak hotel karena maraknya villa/homestay illegal di desa wisata: Wisatawan ramai, tetapi hotel sepi seperti yang terjadi di Bali, sangat mungkin juga terjadi di Lombok Barat. Hal ini karena wisatawan lebih memilih menginap di Villa/homestay termasuk yang illegal, dapat beresiko hilangnya PAD Pajak Hotel dan Restoran. 

Maraknya vila ilegal di desa wisata merupakan isu yang signifikan karena menimbulkan berbagai risiko, terutama hilangnya potensi pendapatan pajak hotel. Fenomena ini merugikan pemerintah daerah dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. 

Risiko hilangnya pendapatan pajak hotel 

Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD): Vila ilegal beroperasi tanpa izin dan tidak membayar pajak hotel dan restoran (PHR), yang seharusnya menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah.

Persaingan tidak sehat: Vila ilegal dapat menawarkan harga yang jauh lebih murah karena tidak perlu menanggung beban biaya pajak dan perizinan. Hal ini merugikan pengusaha hotel resmi yang telah mematuhi peraturan, sehingga dapat menurunkan okupansi (tingkat keterisian) hotel legal.

Potensi penurunan investasi: Iklim persaingan yang tidak sehat dapat menghambat minat investor untuk membangun atau mengembangkan usaha perhotelan legal di daerah wisata.

Kurangnya pengawasan: Vila ilegal sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan layanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya pengawasan ini dapat merusak citra pariwisata daerah jika terjadi masalah.

Data pariwisata yang tidak akurat: Keberadaan vila ilegal yang tidak terdaftar menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah wisatawan dan akomodasi. Hal ini mengganggu perencanaan dan pengembangan pariwisata yang efektif. 

Mitigasi risiko

1. Penguatan regulasi dan pengawasan:

• Inventarisasi dan pendataan: Melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh vila dan akomodasi di desa wisata untuk mengidentifikasi mana yang berizin dan ilegal.
• Market Intelligent/ Sistem pelacakan digital: Menerapkan sistem berbasis teknologi untuk mendeteksi akomodasi ilegal yang beroperasi di platform daring (online).
• Sanksi tegas: Menegakkan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pemilik vila ilegal, mulai dari denda hingga penutupan usaha.

2. Peningkatan kesadaran dan insentif:

• Sosialisasi: Mengedukasi pemilik vila mengenai pentingnya perizinan dan pembayaran pajak, serta manfaatnya bagi pembangunan daerah.

• Kemudahan perizinan: Menyederhanakan proses perizinan untuk mendorong pemilik vila ilegal agar melegalkan usahanya.

• Insentif pajak: Mempertimbangkan insentif pajak bagi pelaku usaha perhotelan yang legal, terutama yang berskala kecil atau di desa wisata, agar dapat bersaing lebih sehat dengan vila ilegal.

3. Kolaborasi antar-lembaga:

• Sinergi pemerintah daerah: Membangun koordinasi yang kuat antara Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan konsistensi data dan penindakan.

• Kerja sama dengan platform daring: Bekerja sama dengan platform pemesanan akomodasi daring (seperti Airbnb, Traveloka, dsb.) untuk memastikan hanya vila yang berizin yang dapat dipromosikan di platform mereka.

• Keterlibatan masyarakat: Melibatkan masyarakat desa wisata untuk melaporkan keberadaan vila ilegal di lingkungan mereka.

4. Optimalisasi promosi pariwisata desa:

• Promosi yang terstruktur: Pemerintah daerah dapat mempromosikan pariwisata desa dengan lebih terstruktur, menyoroti keunggulan akomodasi legal yang aman dan terjamin kualitasnya.

• Pengembangan ekowisata: Fokus pada pengembangan ekowisata dan pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan akomodasi.

   

e. Isu pengelolaan keuangan desa: penggunaan dana DD/ADD untuk infrastruktur desa tanpa perencanaan yang matang dapat menjadi proyek yang underused/kurang bermanfaat. Mitigasi risiko dengan meningkatkan tipe DPMD dari Tipe B ke Tipe A, dengan menambah Bidang Pembinaan Keuangan Desa, sebagai filter saat asistensi RAPBDes untuk mengetahui usulan program kerja  Pembangunan infrastruktur desa >250 juta.  Termasuk asistensi pengelolaan dana bagi hasil pajak Pemda ke Desa.

IX.  Penutup

Dengan mengadopsi strategi Marketing Mix (7P) secara holistik, desa wisata di Lombok Barat dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperkuat value chain, dan mendorong multiplier effect yang berkelanjutan. Intervensi kebijakan yang terfokus dan kolaboratif menjadi kunci kesuksesan transformasi ini.

Girimenang,  1 Oktober 2025

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

H. SUBARDI,S.K.M.,M.Kes,CGCIO

Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 19741231 200003 1 021

REFERENSI UTAMA

1. Rizky Dewantara, 2020. Analisis Value Chain Kawasan Ekowisata Kampung Blekok Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Universitas Brawijaya.

2. Putri Nurul Pajriah,2025, Dampak  Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. Universitas Majalengka.

3. https://jadesta.kemenpar.go.id

Lampiran:

1. Multiflier effect MotoGP Mandalika 2022 606,81 M: Secara total peningkatan konsumsi masyarakat dan total ekspor pada tiga hari penyelenggaraan MotoGP meningkatkan output seluruh perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp606,81 miliar menyebabkan pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,73%. Jika market share untuk Lombok Barat 20%, maka terjadi peningkatan PDRB Lombok Barat sebesar Rp. 121 Milyar. 

2. Daftar Nama Pokdarwis Di Desa Wisata Se Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025

3. Contoh Perhitungan Multiplier Effect dan Value Chain Desa Wisata/Events Wisata

1. Pengeluaran Wisatawan: Rp. 614.222.826
2. Tabel 1. Pendapatan Dampak Langsung

c. Tabel 2. Pendapatan Tidak Langsung

    d. Tabel 3. Dampak Lanjutan

e. Tabel 4. Tabel 4. Hasil Analisis Dampak Ekonomi Wisata

f. Tabel 4. Hasil Analisis Dampak Ekonomi Wisata

4. Uji petik potensi joint retribution antara Pemda dengan Desa:

POTENSI PAD PEMDA SETAHUN DARI 1 OBJEK WISATA DESA Rp.508.720.000