Berita Terkini


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Telah Menyusun Rencana Aksi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

 

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat berkaitan dengan pelayanan publik bidang pelayanan perizinan masih cukup banyak. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis dalam peranannya sebagai pengelola kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung terlaksananya pelayanan publik yang prima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Maksud penyusunan Rencana Aksi ini adalah sebagai acuan penyelenggaraan layanan membuat program secara sistematis dan mandiri untuk mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik karena Penyelenggaraan layanan wajib mempublikasikan standar pelayanan kepada pengguna layanan. Dan juga rencana aksi ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh jajaran penyelenggara layanan terlibat aktif dalam memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik.

Sasaran dari penyususnan rencana aksi ini adalah sebagai langkah percepatan dan upaya serta target terpenuhinya 19 komponen penilaian ombudsman terhadap kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik di 31 jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat. Sehingga pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayannan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat bisa keluar dari zone merah menuju zona hijau.

Rencana aksi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 adalah memuat informasi tentang rencana aksi kegiatan pemenuhan komponen penilaian ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, jadwal waktu, target, penanggung jawab kegiatan, dll yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dialami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat adalah belum memiliki sarana tetap (bangunan kantor), gedung baru akan dibangun pada tahun ini, aktivitas kegiatan pelayanan untuk sementara menempati gedung Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kondisi gedung kantor ini bisa dikatakan masih jauh dari representatif untuk kebutuhan kinerja pelayanan di DPM PTSP, baik dari sisi luas bangunan maupun rancangan interior untuk keperluan khusus pelayanan perizinan.

Share :


Sambutan Kepala

  • Sambutan, Penjabat Kepala DPM PTSP Ir.H . DULAHIR
    Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat meluncurkan website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat,.. Selengkapnya

Agenda